Kota Metro – Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Metro, Ancilla Hernani menggelar reses anggota dewan di kediamannya, di Jalan Jambu, Kelurahan Yosomulyo, Kecamatan Metro Pusat, kota setempat, Selasa, 12/5/2026 sore.
Dalam kesempatan itu, Ancilla Hernani selaku perwakilan masyarakat di bangku legislatif membuka ruang penyampaian aspirasi, menyerap usulan konstituen terkait sejumlah aspek pembangunan.
Dari pantauan Lampung Newspaper, peserta reses terdiri dari masyarakat berlatar belakang petani, guru, pamong dan pemuda nampak antusias menyampaikan usulan. Usul yang disampaikan seputar masalah kepesertaan BPJS Kesehatan, ketersediaan pupuk subsidi, serta keluhan soal kerusakan infrastruktur.
“Untuk masalah sosial masyarakat di bawah yang memang rentan, agar tetap bisa kita jaga, diakomodasi, kesejahteraan, kesehatan, pendidikan, saya pikir ini akan tetap menjadi skala prioritas kami sementara ini, ketimbang melulu soal infrastruktur yang memang saat ini pendanaannya tidak memungkinkan,” kata Ancilla Hernani saat diwawancarai.
Kendati demikian, usulan konstituen soal perbaikan infrastruktur tetap ditampung dan menjadi catatan penting bagi wakil rakyat.
Politisi yang juga menjabat sebagai Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Metro itu merasa prihatin sekaligus mengapresiasi, gerakan gotong royong masyarakat yang inisiatif berjibaku memperbaiki infrastruktur jalan di lingkungan masing-masing secara swadaya.
Akan tetapi, ia menyoroti dampak dari penyampaian informasi di media sosial yang begitu masif soal infrastruktur rusak, yang dinilai telah mendiskreditkan wibawa Kota Metro. Hal itu dianggap tidak baik, karena berimplikasi menghambat progres pembangunan daerah, dalam hal ini terkait dengan pendanaan.
“Memang kita akui, di setiap daerah (Lampung) saat ini kondisinya memang sedang tidak baik-baik saja. Sejelek-jeleknya jalan di Kota Metro, di daerah lain itu banyak yang lebih parah. Tapi, yang memang jadi catatan, Metro paling parah dibandingkan yang lalu-lalu kondisi jalannya,” bebernya.
“Tapi menurut saya, tidak perlu lah hal ini didramatisir. Kalau memang masyarakatnya mampu gotong-royong, ayo kita gotong-royong. Maksud saya, kritik tetap dibolehkan, tapi jangan sampai jadi mendiskreditkan, karena nanti kita sendiri yang rugi,” pungkasnya. (Adv)
